Lombok Barat – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (KASTA NTB) menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik strategis di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (30/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pembenahan menyeluruh pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Tiga lokasi yang menjadi sasaran aksi yakni Kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Kantor Bupati Lombok Barat, dan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Soroti Kinerja Inspektorat
Aksi diawali di depan Kantor Inspektorat Lombok Barat. Massa aksi meminta Kepala Inspektorat, H. Suparlan, menemui mereka untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Namun hingga beberapa saat setelah aksi berlangsung, Kepala Inspektorat tidak menemui para demonstran.
Sekretaris DPD KASTA Lombok Barat, Muhammad Hawari, menilai fungsi pengawasan Inspektorat belum berjalan secara optimal sehingga dinilai gagal mendeteksi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang kini berujung pada proses hukum.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KASTA NTB, Zulfan Hadi, menyampaikan bahwa OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
"Kami tidak hadir karena kepentingan politik ataupun balas dendam. Siapa pun kepala daerahnya akan kami dukung selama kebijakannya berpihak kepada rakyat, transparan, dan terbuka terhadap kritik," tegas Zulfan Hadi.
Ia juga menyoroti kebijakan penempatan pejabat yang dinilai tidak sepenuhnya berdasarkan kompetensi, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
PLT Bupati Terima Massa Aksi
Setelah dari Kantor Inspektorat, massa bergerak menuju Kantor Bupati Lombok Barat dan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, didampingi sejumlah kepala OPD serta Kapolsek Gerung.
Dalam dialog tersebut, Nurul Adha menyampaikan bahwa amanah sebagai PLT Bupati merupakan tanggung jawab besar di tengah situasi yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Saya merasakan ini sebagai amanah yang sangat berat. Dengan dukungan seluruh masyarakat, termasuk KASTA NTB, Insya Allah kita akan bersama-sama bangkit dari musibah ini," ujar Nurul Adha.
Ia juga menyatakan bahwa sebagian aspirasi masyarakat telah mulai ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
KASTA NTB Tegaskan Sikap Sebagai Mitra Kritis
Ketua DPD KASTA Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menegaskan bahwa organisasinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
"KASTA NTB akan selalu mendukung pemerintah apabila kebijakannya berpihak kepada masyarakat. Namun apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari kepentingan rakyat, kami akan menjadi pihak pertama yang memberikan kritik," ujarnya.
Lima Tuntutan KASTA NTB
Dalam aksi tersebut, KASTA NTB menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
Melakukan evaluasi dan penataan ulang OPD serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk mengembalikan pejabat yang dimutasi sesuai kompetensi dan profesionalitas.
Mencopot Kepala Inspektorat Lombok Barat dan membangun lembaga pengawasan yang independen serta profesional.
Mengembalikan tenaga honorer yang sebelumnya diberhentikan agar memperoleh hak-haknya kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan evaluasi terhadap Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Melakukan pergantian jajaran direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) seiring dengan proses hukum yang sedang berlangsung.
KASTA NTB menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila tidak terdapat tindak lanjut yang nyata dari pemerintah daerah.
DPRD Lombok Barat Terima Aspirasi
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat. Massa diterima Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKB, Muhammad Fauzi.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan dan sebagian besar anggota DPRD sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
"Kami baru menerima informasi sekitar 30 menit sebelum aksi dimulai. Ini bukan bentuk ketidaksediaan DPRD menerima aspirasi teman-teman KASTA NTB," jelasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi DPRD. Fauzi juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum sebelumnya tidak pernah dibahas secara rinci bersama DPRD.
Seluruh rangkaian aksi berlangsung tertib dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian hingga kegiatan berakhir.