Presiden KASTA NTB – Lalu Wink Haris
Kunjungan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, ke lokasi pertambangan emas PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB) di wilayah Desa Persiapan Lendang Guar, Kecamatan Sekotong, pada Rabu, 28 Oktober 2026, patut mendapat perhatian serius. Bukan karena pemerintah daerah tidak boleh mengunjungi perusahaan tambang, melainkan karena kunjungan pejabat publik ke lokasi dengan riwayat persoalan perizinan dan penertiban tambang ilegal harus disertai kehati-hatian yang memadai.
Menurut pemberitaan Felin Channel, Wakil Bupati berharap keberadaan investasi pertambangan dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Sekotong. Harapan tersebut dapat dipahami. Masyarakat membutuhkan pekerjaan, pendapatan yang layak, dan pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat nyata.
Namun, ada pertanyaan yang semestinya dijawab sebelum harapan tersebut disampaikan kepada publik: apakah seluruh kegiatan yang berlangsung di lokasi yang dikunjungi telah memiliki dasar perizinan yang lengkap, operator yang sah, dan metode pengolahan yang sesuai dengan persetujuan pemerintah?
Wabup Lobar perlu memastikan jawabannya. Jangan sampai kunjungan yang dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat justru membangun kesan bahwa kegiatan pertambangan yang legalitasnya masih dipersoalkan telah memperoleh legitimasi pemerintah daerah.
Kehadiran pejabat bukanlah izin. Pernyataan dukungan bukanlah persetujuan lingkungan. Kunjungan lapangan juga tidak dapat menggantikan keputusan administrasi yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM, instansi lingkungan hidup, maupun instansi kehutanan.
Jangan hanya melihat janji investasi, periksa legalitas operasinya
Riwayat ILBB menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai urusan investasi biasa. Perusahaan dilaporkan memperoleh IUP Operasi Produksi pada 14 Januari 2019 berdasarkan keputusan Nomor 3/1/IUP/PMA/2019. Pada Januari 2022, izin tersebut dicabut, tetapi pencabutannya kemudian dibatalkan melalui keputusan pada Agustus 2022.
Riwayat tersebut harus dibaca secara utuh. Pembatalan pencabutan berarti keputusan pencabutan sebelumnya tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan IUP masih tidak berlaku. Akan tetapi, keberadaan IUP juga tidak otomatis membuktikan bahwa setiap kegiatan di dalam konsesi telah memenuhi persyaratan operasional.
Pada 4 Oktober 2024, KPK bersama instansi terkait menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong. Dalam pemberitaan yang mengutip KPK, kegiatan ilegal tersebut ditemukan di kawasan yang masuk dalam wilayah IUP ILBB. KPK memperkirakan omzet aktivitas pertambangan ilegal di salah satu lokasi mencapai Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.
KPK juga mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dapat berlangsung di dalam wilayah konsesi yang memiliki pemegang izin resmi. Dugaan mengenai kemungkinan keterlibatan atau pembiaran oleh pihak tertentu perlu diperiksa melalui proses hukum. Fakta bahwa tambang ilegal ditemukan di dalam konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ILBB melakukan atau memerintahkan kegiatan tersebut.
Pada September 2025, ILBB kembali menjadi perhatian setelah diberitakan terkena penghentian sementara kegiatan pertambangan oleh Kementerian ESDM. Pemberitaan mengaitkan sanksi tersebut dengan kewajiban reklamasi dan jaminan pascatambang, sedangkan pemberitaan lain menyinggung persoalan RKAB.
Pada Mei 2026, status suspend ILBB diberitakan telah dicabut. Informasi ini juga harus diperhitungkan secara proporsional. Pencabutan suspend tidak boleh diabaikan, tetapi tidak pula dapat ditafsirkan sebagai pembenaran otomatis atas seluruh kegiatan, perubahan metode pengolahan, atau penggunaan setiap bidang lahan di dalam konsesi.
Dengan riwayat tersebut, kunjungan pada 28 Oktober 2026 seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meminta penjelasan mengenai status operasional terkini, bukan sekadar menyampaikan harapan tentang manfaat ekonomi.
Wabup perlu menjawab persoalan lokasi dan metode pengolahan
Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah informasi mengenai lokasi pengolahan emas yang disebut telah diusulkan untuk dikeluarkan dari konsesi ILBB sejak 2024. Selain itu, muncul klaim bahwa kegiatan pengolahan dilakukan oleh subkontraktor, bukan langsung oleh ILBB, serta menggunakan metode heap leaching yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Informasi tersebut belum cukup untuk langsung menyatakan kegiatan di lokasi kunjungan ilegal. Namun, klaim tersebut cukup serius untuk meminta verifikasi terbuka dari instansi yang berwenang.
Pertama, status bidang lahan harus dipastikan. Jika benar terdapat usulan perubahan batas konsesi sejak 2024, pemerintah perlu menjelaskan apakah usulan tersebut telah disetujui, ditolak, atau masih dalam proses. Pengusulan pengeluaran lahan tidak otomatis mengubah batas wilayah IUP. Kepastian harus merujuk pada keputusan resmi dan peta koordinat terbaru.
Kedua, legalitas subkontraktor harus diperiksa berdasarkan kegiatan yang benar-benar dilakukannya. Tidak setiap subkontraktor wajib memiliki IUP Operasi Produksi sendiri. Akan tetapi, badan usaha tersebut harus memiliki perizinan yang sesuai dengan perannya, baik sebagai kontraktor jasa pertambangan maupun sebagai pelaksana kegiatan pengolahan mineral yang memerlukan persetujuan tersendiri.
Ketiga, metode heap leaching harus dibandingkan dengan rencana dan persetujuan yang berlaku. Metode ini tidak otomatis ilegal. Legalitasnya bergantung pada kesesuaian dengan studi kelayakan, RKAB, kapasitas dan ruang lingkup kegiatan yang disetujui, serta dokumen dan persetujuan lingkungan. Jika perubahan metode mengubah karakteristik atau besaran dampak lingkungan, instansi berwenang perlu menilai kebutuhan perubahan persetujuan tersebut.
Keempat, status kawasan hutan juga perlu dipastikan apabila fasilitas pengolahan berada di dalam Hutan Produksi Terbatas. IUP tidak dengan sendirinya menggantikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau kewajiban lain yang berlaku.
Wabup tidak harus menetapkan sendiri sah atau tidaknya setiap kegiatan teknis pertambangan. Namun, sebagai pejabat publik yang hadir di lokasi, ia dapat meminta instansi teknis memberikan penjelasan dan memastikan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak ditafsirkan sebagai pengesahan atas kegiatan yang belum terverifikasi.
Jangan sampai kunjungan berubah menjadi legitimasi sosial
Kunjungan pejabat publik mempunyai makna lebih luas daripada kehadiran fisik di lapangan. Dokumentasi, pemberitaan, dan pernyataan optimistis dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa suatu kegiatan usaha telah memenuhi seluruh ketentuan pemerintah.
Risiko inilah yang perlu dihindari dalam kunjungan ke lokasi ILBB. Ketika perusahaan memiliki riwayat persoalan administratif, sementara muncul klaim mengenai batas konsesi, legalitas operator, dan kesesuaian metode pengolahan, pemerintah seharusnya menyampaikan secara terbuka aspek mana yang telah diverifikasi dan mana yang masih perlu diperiksa.
Kritik ini bukan berarti menuduh Wakil Bupati sengaja melegitimasi tambang ilegal. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan niat tersebut hanya dari kunjungan. Persoalannya adalah standar kehati-hatian dan tanggung jawab komunikasi pemerintah.
Wabup perlu memastikan bahwa masyarakat tidak menangkap pesan keliru seolah-olah seluruh kegiatan di lokasi telah dinyatakan legal hanya karena pemerintah daerah hadir dan menyampaikan harapan positif. Jika kunjungan itu dimaksudkan sebagai pengawasan, hasil pengawasan perlu dijelaskan. Jika dimaksudkan untuk menjajaki manfaat investasi, status perizinan tetap harus diperiksa secara terpisah.
Pemerintah daerah juga perlu meminta perusahaan menjelaskan kontribusi yang dapat diukur: jumlah tenaga kerja lokal, realisasi pemberdayaan masyarakat, kewajiban lingkungan, reklamasi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Janji pengentasan kemiskinan tidak cukup jika tidak disertai indikator, data, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah harus mendahulukan verifikasi
Setelah kunjungan tersebut, setidaknya ada empat hal yang perlu ditindaklanjuti secara terbuka.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu meminta konfirmasi resmi dari Kementerian ESDM mengenai status IUP, pencabutan suspend, RKAB, serta kegiatan pengolahan yang diperbolehkan bagi ILBB.
Kedua, instansi berwenang perlu memastikan status lahan yang disebut telah diusulkan keluar dari konsesi sejak 2024 melalui keputusan dan peta koordinat resmi.
Ketiga, identitas operator pengolahan, hubungan kontraktualnya dengan ILBB, perizinan yang relevan, dan kesesuaian metode heap leaching harus diperiksa berdasarkan dokumen operasional dan persetujuan lingkungan.
Keempat, pemerintah daerah perlu menyampaikan hasil verifikasi kepada masyarakat agar dukungan terhadap investasi tidak mendahului kepastian hukum.
Sekotong membutuhkan pembangunan ekonomi, tetapi masyarakat juga berhak atas kepastian hukum, lingkungan yang terlindungi, dan informasi yang transparan. Investasi pertambangan tidak boleh hanya dinilai dari janji pembukaan lapangan kerja. Legalitas kegiatan, kepatuhan terhadap kewajiban, dan manfaat ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat harus menjadi ukuran yang sama pentingnya.
Wabup Lobar jangan sampai terjebak dalam narasi keberhasilan investasi sebelum legalitas kegiatan yang dikunjungi benar-benar terverifikasi. Kunjungan pejabat seharusnya memperkuat pengawasan dan transparansi, bukan menjadi legitimasi sosial bagi kegiatan yang status hukumnya masih memerlukan penjelasan.
Pemerintah dapat mendukung investasi tanpa mengabaikan penegakan hukum. Pemerintah dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tanpa mendahului pemeriksaan izin. Yang dibutuhkan Sekotong bukan sekadar kunjungan dan harapan, melainkan kepastian bahwa setiap kegiatan pertambangan berlangsung sesuai hukum dan memberikan manfaat yang dapat dibuktikan.